Komunikasi Politik: An Introduction

A. PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi dan Politik merupakan dua bidang kajian ilmu yang berbeda. Komunikasi dirumuskan sebagai ilmu mengenai kegiatan komunikasi manusia, baik dari tataran intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa, dan lain sebagainya. Politik sendiri merupakan ilmu tentang negara, “politics is the science which is concerned with the state…” (Kaspar Bluntscheli), atau ilmu tentang kekuasaan.

Terintegrasinya kedua disiplin ini melahirkan suatu studi interdisiplin yang membicarakan tentang studi aspek-aspek politik dari komunikasi publik. Pembahasannya bersentuhan dengan media sebagai medium pengelolaan kesan. Komunikasi Politik turut pula mengkaji propaganda-proganda dan agitasi-agitasi akibat hubungan antara aktor-aktor politik dan aktor-aktor media. Lebih spesifik lagi, objek kajian Komunikasi Politik, antara lain: Perilaku Penguasa, Pola Keyakinan dan Pendapat Umum (Public Opinion).

Kajian komunikasi politik pada awalnya berakar pada ilmu politik, meskipun penamaannya lebih banyak dikenal dengan istilah propaganda. Ini dimulai pada tahun 1922 dengan penelitian dari Ferdinand Tonnies dan Walter Lippmann yang meneliti opini publik. Praktik propaganda lalu berkembang pesat menjelang Perang Dunia II, ketika NAZI Jerman berhasil melakukan ekspansi di bawah propaganda Dr. Joseph Gobbel.

Semenjak itu, ilmu propaganda terus berkembang karena kesadaran para ilmuwan tentang kegunaaanya. Propaganda tidak lagi berkonotasi negatif dan amoral. Lasswell merintis satu karya “Propaganda Technique in the World War” (1972) yang banyak memperoleh perhatian dan pengembangan, hingga kemudian menjadi satu interdisiplin dengan nama “Komunikasi Politik”.

Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud sifat-sifat integratif dari semua unsur penghuni negara.

B. KAITAN KOMUNIKASI DAN POLITIK

Menurut Lucian Pye, antara Komunikasi dan Politik mempunyai hubungan erat yang istimewa karena berada dalam kawasan atau domain politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Galnoor mengatakan bahwa tanpa komunikasi , tidak akan ada usaha bersama, sehingga tidak ada politik.”

Almond dalam Alfian (1990) melihat bahwa komunikasi merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ibaratnya sistem sirkulasi darah dalam tubuh yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan), ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap system politik. Ketujuh fungsi itu adalah sebagai berikut: komunikasi politik; sosialisasi dan rekrutmen politik; artikulasi kepentingan; agregasi kepentingan; pembuatan aturan; aplikasi aturan; pengadilan atas pelaksanaan aturan (rule adjudication).

C. DEFENISI KOMUNIKASI POLITIK

Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Gabriel Almond (1960) berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.” Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik.

Meadow (1980) juga membuat defenisi bahwa “political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system”. Meadow memberi tekanan bahwa symbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.
Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai ”communication (activity) considered by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict”. Atau kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Definisi ini menggunakan pendekatan konflik (baca: pandangan politik).

Roelofs (dalam Sumarno & Suhandi, 1993) mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif). Definisi ini menggunakan pendekatan kekuasaan dan kelembagaan (baca: pandangan politik).

Sedang menurut Perloff, Komunikasi Politik adalah “Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy.”

Menurut Dahlan (1999), Komunikasi Politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah prilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap prilaku politik.

McNair dalam bukunya “Introduction to Political Communication” (2003) menyatakan bahwa “political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative, and executive decisions), and official sanctions (what the state rewards of punishes). Jadi, Komunikasi Politik menurut McNair murni membicarakan alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan, dan ekonomi. Orang yan memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan, membuat keputusan, dan kewenangan membuat perundang-undangan dan aturan, serta memberi imbalan atau denda.

Prof. Hafied Cangara dalam bukunya “Komunikasi Politik” (2009) menyatakan bahwa komunikasi politik adalah proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Miriam Budiardjo juga merumusan Komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy.

Jack Plano dalam Kamus Analisa Politik, mengartikan Komunikasi Politik sebagai penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

Situs ensikolpedi Wikipedia menyatakan “Political communication is a field of communications that is concerned with politics. Communication often influences political decisions and vice versa.”

Kajiannya meliputi (1) Election campaigns - Political communications deals with campaigning for elections. Dan mengenai (2) Political communications as one of the Government operations.

SUMBER

Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Rajawali Press.

http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/komunikasi-politik-sebuah-neologisme/

http://adiprakosa.blogspot.com/kajian-komunikasi-politik-1/

http://massofa.wordpress.com/teori-pendekatan-komunikasi-politik

http://ibnusalam.tripod.com/kompol.html

http://oki-sukirman.blogspot.com/teori-komunikasi-politik.html